Terbaru

Contributors

Merangkul Tanah dari Jajahan Investor


Oleh: Syafiqurrahman, Dosen INSTIKA

Jual beli tanah di Sumenep oleh investor asing semakin tak terkendalikan. Terungkap dalam forum-forum diskusi dan hasil investigasi yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk, sedikitnya, terdapat 46 hektar tanah yang telah digarap oleh investor sebagai tambak udang dari ratusan hektar yang telah dikuasainya.

Tanah-tanah tersebut berlokasi di daerah-daerah potensial dan strategis: Kecamatan Gapura, Dungkek, Batang-Batang, Batuputih, Manding, Dasuk, Bluto, dan Kecamatan Talango. Mayoritas tanah yang telah dikuasai investor yaitu di bagian pesisir, seperti sekitar pantai Lombang, Badur, Salopeng, dan pinggir-pinggir pantai lainnya seperti di Dungkek dan Talango.

Demikian cukup jelas kepada kita bahwa, pembelian tanah besar-besaran oleh investor asing merupakan bentuk penjajahan baru sebagaimana penulis ungkap dalam artikel sebelumnya pada rubrik yang sama, Bersaing Atau Terasing (Kabar Madura, 16 Agustus 2016) bahwa, pengembangan ekonomi masyarakat Sumenep di sektor pertanian semakin terkikis oleh ulah para investor asing yang telah berhasil menguasai banyak tanah.

Dianggap sebagai penjajahan baru oleh karena, dapat dipastikan, pada perkembangannya rakyat pesisir Sumenep akan terjajah dan terasing di tanah kelahirannya sendiri. Mungkin saat ini para penjual tanah bisa leluasa menikmati hasil penjualannya tanpa beban, akan tetapi secara tidak langsung mereka telah memasung masa depan kesejahteraan anak-cucu mereka. 

Harus dikaui bahwa, tanah merupakan investasi terbesar yang berpotensi pada pengembangan ekonomi masyarakat. Di saat pengembangan ekonomi di sektor lain  tidak bisa dilakukan, maka aset satu-satunya yang bisa dikelola adalah tanah untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidup mereka sebagaimana dilakukan oleh para nenek moyang sebelumnya.

Karenanya, tidak salah bila leluhur kita mengibaratkan, “Ajuwel tana padeh ben ajuwel polo.” Hal ini memiliki arti, menjual tanah sama halnya dengan menjual alat menanak di dapur. Dengan kata lain, menjual tanah berarti menumpas sumber penghidupan. Itu artinya, penjualan tanah merupakan tanda-tanda besar kehancuran ekonomi rakyat di masa-masa yang akan datang.

Dalam konteks lain, tanah tidak hanya berpotensi ekonomi, tetapi juga pada ketahanan tata sistem kehidupan lainnya: sosial dan kebudayaan. Strategi dan cara investor menguasai tanah, merupakan bagian dari perilaku kaum kapital; mengambil untung tanpa memikirkan kesejahteraan bersama. Pada perkembangannya, kapitalisme akan semakin merajalela di kalangan masyarakat pesisir.

Sekadar kekhawatiran penulis, bila suatu saat nanti dari lahan tambak udang lalu dialihfungsikan pada perhotelan, industri, pariwisata, dan lain sebagainya, tentu tatanan kehidupan masyarakat Sumenep akan terancam dan masyarakat tak lagi punya kuasa untuk mengendalikannya. Pertanyaannya, lalu siapa yang akan bertanggung jawab?

Parahnya, lahan pemakaman pun juga berhasil dikuasai oleh investor. Ini lagi-lagi bukan hanya persoalan ekonomi yang terjajah, tetapi juga harga diri rakyat Sumenep. Atas nama kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, lalu mengorbankan kepentingan umat.

Kita tahu, lahan pemakaman tersebut merupakan tempat para leluhur berbaring, leluhur yang telah mewariskan tanah dan kehidupan kepada kita. Sadarlah wahai para penjual tanah lahan pemakaman, tanpa jerih-lelah para lelulur, kehidupan kita tak akan “seindah” saat ini.

Tanah kita merupakan tanah warisan para leluhur yang mesti diterima dengan segala amanah dan tanggung jawab: merawat, mengembangkan atau mengelola, dan mewariskan kembali pada generasi selanjutnya, bukan malah menjualnya, apalagi kepada investor asing.

Dalam pandangan penulis, penjualan tanah kepada investor adalah penghianatan besar kepada para leluhur dan bagian dari bentuk ketidakbertanggungjawaban terhadap masa depan generasinyya. Dari “tanah kita tanah surga” tidak menutup kemungkinan akan beralih menjadi sebaliknya bagi para anak-cucu kita oleh sebab tanah warisan berada dalam kendali investor.

Mudahnya investor menguasai tanah, ini karena tidak adanya kesadaran para penjual tanah, gaya hidup masyarakat yang terus meningkat pesat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi mereka, ketidakmampuan ekonomi mereka dalam mengatasi kebutuhan mereka, serta minimnya pengetahuan tentang dampaknya penguasaan tanah oleh investor terhadap kehidupan mereka. 

Upaya merangkul tanah dari jajahan investor telah banyak dilakukan oleh para aktivis, mahasiswa, pemuda, termasuk oleh Komunitas Eman Na Potoh (KEN), melalui demonstrasi, audiensi, serta penyadaran kepada masyarakat untuk tidak menjual tanahnya kepada investor asing. Namun, belum membuahkan hasil gemilang karena sulitnya menembus skenario jajaran elit investor. 

Hal ini merupakan persoalan elit: pengusaha, makelar, dan pejabat, sehingga membutuhkan penyelesaian juga di tingkatan elit. Para aktivis mahasiswa, pemuda, dan masyarakat yang peduli terhadap masa depan tanah rakyat, penting bergandingan tangan dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengimbangi kekuatan para elit investor. 

Dalam konteks ini, peran pemerintah sangat menentukan keberhasilan dalam upaya merangkul tanah rakyat di Sumenep dari jajahan investor. Karenanya, penting pemerintah Sumenep segera ambil peran, pertama, dengan “memproduksi” undang-undang yang mengatur jual beli tanah yang memihak kepada kepentingan masyarakat guna menyelamatkan masyarakat Sumenep dari “perampasan” aset yang berujung pada kemiskinan.

Kedua, menjadi mediator antara pemilik tanah dengan investor dalam sistem sewa. Tanah tak perlu dijual, tetapi bisa dikontrakkan atau disewakan, sehingga ada titik temu antara kepentingan pengusaha dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, tanah rakyat akan terselamatkan dari jajahan investor dan bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya di masa yang akan datang.

(sumber gambar: http://www.cirebontrust.com)