Terbaru

Contributors

Full Day School di Antara Halal dan Haram


Dunia pendidikan kini kembali digaduhkan dengan Full Day School atau kebijakan 5 hari sekolah yang diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memalui kebijakan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Di kalangan kaum intelektual, tokoh organisasi masyarakat, partai politik, dan pemangku kebijakan, terjadi tarik ulur antar pro dan kontra yang tampak cukum seru. lebih seru dari lomba tarik tambang tujuh belasan.

Muhadjir Effendy tak perlu dihakimi. Apalagi diancam dengan demo yang lebih besar dari aksi 212. Sebagai pemangku kebijakan, justru penting diapresiasi. Di saat masyarakat mulai jenuh dengan dunia sekolah karena tidak menjamin kehidupan lebih baik, ia masih memiliki semangat yang tinggi hingga menetapkan kebijakan lima hari sekolah; alokasi waktu yang cukup fantastis hingga dikhawatirkan menyerobot waktu belajar di luar sekolah seperti madrasah dan musala.

Sejak isu Full Day School baru muncul tepatnya pasca Pak Muhadjir dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saya hanya menikmati perseteruan antar kalangan dari luarnya saja, tidak mendalami sejauh mana Full Day School itu diprediksi akan mampu mendobrak kebobrokan pendidikan di Indonesa dan mengancam eksistensi madrasah. Karenanya, dalam hal ini, saya tak mau larut dalam perdebatan dan perseteruan pro dan kontra. Saya akan lebih membidik dari aspek apakah Full Day School di antara halal atau haram?

Bidikan saya ini tentu relevan dengan konteks kekinian dimana label syar’i sedang tren; banyak diminati. Jika perusahaan-perusahaan berlabel syar’i menuai kesuksesan menguasai pasar, seprti ojek syariah, bank syariah, wisata syariah, kerudung sya’i, baju syari’i, celana syar’i, dan syariah-syar’i lainnya, kenapa tidak dengan Full Day School Syariah misalnya. Kalaupun isinya tidak syari’i, seperti Bank yang saat ini mengaku syariah, tidak masalah. Akan tetap laku karena masyarakat saat ini lebih suka pada bungkus dari pada isinya. Kalau perlu, ada label ‘halal’ dari MUI.

Halal
Full Day School halal apabila, Pertama, berorientasi pada pengembangan pendidikan Nasional untuk mencetak lulusan yang tidak hanya beriman, bertakwa, berakhlak, berilmu, tetapi juga berarti-harga. Masalahnya, kualitas lulusan saat ini tidak menjamin ia mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Mau melamar pekerjaan misalnya, baik di perusaan mapun di kepemerintahan, bukan tiket utama. Antara yang berkualitas dengan yang tidak, melalui proses yang sama, yaitu harus melakukan “penyelesaian” dari meja ke meja. Tidak heran bila banyak magister jadi kuli becak dan pedagang sayur yang itu bisa dilakukan oleh siapapun tanpa sekolah.

Kedua, memberikan toleransi kepada lembaga pendidikan yang tidak mampu; tidak ada pemaksaan. “Mampu” dari sisi sumber daya manusia, dana oprasional, dan kemampuan anak didik baik dari segi intelektual, fisik, mental, maupun ekonominya. Karenanya, pengelola lembaga pendidikan tidak bekerja di bawah tekanan kebijakan, tetapi bekerja penuh dengan keikhlasan dan pengabdian yang dari dulu hingga kini tertanam di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya di kalangan pesantren.

Haram
Full Day School haram apabila, Pertama, Full Day School akan berdampak mudarat terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia kini memang sedang kacau. Namun, Full Day School telah dinilai oleh banyak kalangan, jika diterapkan, akan membawa pendidikan lebih bobrok lagi. Karenanya, haram diimplementasikan. Hal ini bersarkan kepada kaidah usul fikih bahwa, apabila dua mudarat bertentangan maka harus diambil yang lebih kecil mudaratnya, yaitu mengambil sebagaimana yang sedang berjalan saat ini.

Kedua, bagi saya, kebijakan sekolah lima hari ini, mengandung niatan yang baik, yaitu tidak untuk menjadikan pendidikan semakin rusak, akan tetapi bagaimana pendidikan lebih baik. Namun, harus disadari, kebijakan yang cukup ideal ini, tidak akan lahir segala dampak positifnya. Malah, akan mengalami benturan-benutran dengan tatanan pendidikan yang saat ini sudah mulai membaik. Menolak kerusakan tentu lebih tepat dari pada memperjuangkan kebaikan, Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih.
Ketiga, apabila kebijakan dan implementasi Full Day School tidak didasarkan kepada aspirasi mayoritas masyarakat di Indonesia. Berdasarkan hasil survei lembaga survei Sawerigading Riset Center (SRC) menunjukkan bahwa, 79,05 persen rakyat Indonesia tidak setuju. Dengan kata lain, Full Day School adalah kebijakan yang dipaksakan dan membentur keadilan. Mereka menolak bukan tanpa alasan, tetapi untuk kemaslahatan.

Antara halal dan haram dalam konteks ini, tidaklah terlalu penting dihiraukan. Demikian sekadar analisis dangkal tentang polemeik pendidikan yang terjadi saat ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa, selain Full Day School masih banyak persoalan lain yang mesti segera diselesaikan oleh para pemangku kebijakan pendidikan: SDM pendidik dan kependidikan, sarana, implementasi kurikulum 2013, kesejateraan guru, dan lain sebagainya. Kemendikbud dan Kemenag sudah saatnya berganding tangan (bukan saling serang) untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan di Indonesia.




(Syafiqurrahman, Dosen INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep)
_________________
Gambar: koranmadura.com