Terbaru

Contributors

Mengapa Kita Berharap KPK Bertandang ke Sumenep?


21 hari yang lalu, saat Komisi Pemberantasan Korupsi menggelandang Bupati Pamekasan ke Jakarta, media sosial riuh oleh pertanyaan, “Kapan giliran Sumenep?” Pertanyaan itu kadang disampaikan dengan cara jenaka, kadang pula dengan serius. Saya berpikir, ini arisan atau apa, ya, kok pakai giliran segala?

Namun, tentu saja pertanyaan semacam itu tidak bangkit dari ruang kosong. Ketika misalnya Anda bilang, “Mudah-mudahan mantanku gagap seumur hidup, sehingga kekasihnya yang baru , yang menikung di jalan lurus, merasa kecewa”, tentu ucapan semacam itu ada sebab-musababnya. Ia tidak lahir dari situasi yang biasa-biasa saja.

Sama halnya dengan pertanyaan di awal tadi. Masyarakat tidak akan mudah mengungkapkannya jika tidak didasari oleh kekecewaan-kekecewaan atas pemerintah Kabupaten Sumenep. Kekecewaan-kekecewaan itu sebetulnya bisa kita baca dari banyak media. Contoh yang baru-baru ini ramai, yaitu anggaran untuk mobil dinas baru bupati yang nilainya mencapai 2 miliar dan usulan kenaikan gaji anggota dewan menjadi 30 juta per bulan dari yang sebelumnya berjumlah belasan juta. Padahal, ABPD semakin menyusut, dari 2 triliun tahun 2016 ke 1,9 triliun di tahun ini.

Di sisi lain, sejumlah masyarakat dari tiga desa di Kecamatan Gapura melakukan upacara kemerdekaan di jalan yang rusak sebagai bentuk protes karena belum juga dibenahi oleh pemerintah. Jalan tersebut sudah belasan tahun tidak diperbaiki.

Kontradiksi ini semakin membuat masyarakat merasa ada sesuatu yang tidak beres di kabupaten paling timur Madura ini. Apa yang dilakukan oleh warga Gapura tersebut sebetulnya hanya sekelumit dari sekian banyak persoalan yang ada di akar rumput. Masih banyak daerah-daerah lain yang akses jalannya rusak parah, namun dibiarkan begitu saja hingga bertahun-tahun.

Belum lagi kasus PT Wira Usaha Sumekar (PT WUS) yang kini mulai tenggelam ditimpa isu-isu nasional. Penggeledahan terhadap kantor PT WUS oleh Kejari Sumenep sebenarnya sudah dilakukan pada 14 Februari 2017 lalu. Namun belum ada perkembangan berarti terhadap penggeledahan tersebut. PT WUS sebagai BUMD Sumenep mengelola SPBU, perbengkelan mobil, dan participating interest (PI) minyak dan gas yang ada di Kabupaten Sumenep. Dari pengelolaan tersebut, diduga ada penyimpangan-penyimpangan karena selalu mengalami kerugian. 

Pada Juni lalu, jagat media sosial juga diriuhkan oleh penghargaan yang diterima RSUD H. Moh. Anwar. Rumah sakit plat merah tersebut mendapat penghargaan dari Gubernur Jatim Soekarwo sebagai “Top 10 Stand Terbaik” kategori stand paling inovatif dalam ajang pameran yang diikuti oleh seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Bukannya mendapat apresiasi, justru penghargaan tersebut mendapat cibiran dari sejumlah warganet. Mereka menyebut bahwa prestasi itu berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pelayanan yang buruk membuat warganet meradang.

Itulah sekelumit persoalan yang terjadi di kabupaten tercinta ini. Sebetulnya masih banyak yang bisa dijabarkan, misalnya soal raskin, dana desa, dan semacamnya. Namun saya rasa tidak perlulah panjang-panjang.

Ketimpangan-ketimpangan di atas membuat masyarakat merasa kecewa. Mereka menganggap ada masalah berarti dalam pengelolaan kabupaten ini. Meski kadang tak tak ada kaitannya dengan tugas KPK, namun karena masyarakat percaya bahwa KPK masih merupakan lembaga hukum terbersih saat ini, mereka tetap berharap KPK bisa bertandang ke Sumenep. Untuk apa? Agar kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik.

(Rozi, warganet dan warga Sumenep)
____________
Gambar: Detik.com