Terbaru

Contributors

OTT Pamekasan; KPK vs Kejaksaan


Saya tak mau menyentuh soal DD, Korupsi, Achmad Syafii, Inspektorat, Kajari dan atau Pamekasannya, karena soal kucuran Dana Desa yang cukup fantastis tersebut sedari awal memang sangat dikhawatirkan akan menimbulkan varian baru perkorupsian di negeri kita. Paling tidak OTT beberapa waktu lalu diakui atau tidak membikin Madura lebih terkenal lagi setelah beberapa tahun kemarin diiklankan oleh Suramadu, Fuad Amin, Noer Tjahja, Syiah Sampang dan beberapa destinasi wisata baru yang terus bermunculan. Sayang, media terakhir memperkenalkannya cukup membuat muka orang Madura tertunduk malu.

Korupsi. Korupsi sudah cukup lekat dan akrab di telinga kita orang Indonesia. Akan tetapi pada kesempatan ini yang menarik perhatian saya bukan lagi soal korupsi itu. Saya tertarik untuk mengintip lembaga Kejaksaan dan KPK yang keduanya sama-sama lembaga penegak hukum. Ketertarikan itu bukan pada kesamaan di antara keduanya, akan tetapi lebih menitikberatkan pada perjalanan kedua lembaga tersebut bersama prestasinya.

Ruang dengar dan pandang kita terasa sudah cukup bosan mengkonsumsi berita negatif kejaksaan dari level Kejari, Kejati sampai Kejagung sekalian. Sebegitu bosannya pula saat menunggu pengungkapan aksi teror yang ditujukan pada penyidik andalan KPK, Novel Baswedan.

Setidaknya dari tajuk rencana Kompas edisi Jumat 04/08/17 menkonfirmasi bahwa banyak jaksa atau pejabat kejaksaan yang bermasalah. Berbeda dengan 'warga KPK' yang selalu dalam skenario diciptakan masalah mulai dari penyidiknya sampai komisionernya.

Tak sedikit komisioner KPK yang sengaja diciptakan sebuah masalah agar taringnya tak tajam lagi. KPK makhluk baru yang aneh. Selalu mendapat kecaman terutama oleh para anggota DPR. Mulai dari wacana revisi undang-undang  pemberantasan korupsi sampai terakhir angket DPR yang terus menggelinding. Entah bagaimana ujungnya. Biarlah wakil  rakyat berhadapan dengan rakyatnya sendiri sebagai pembela utama KPK yang tak bermuatan politis.

Keanehan kedua, bidikan  KPK tak pernah meleset, sekali tersangka hampir dipastikan yang bersangkutan tak lama lagi akan 'mondok' di rutan Tipikor. Berbeda dengan kejaksaan yang kasus dan status hukumnya seakan bisa DIBELI (pemandangan terakhir kita saksikan di Kejari Pamekasan). Sebenarnya bukan soal kejaksaan tak jeli dalam hal membidik, akan tetapi semangat awal bidikannya terkadang karena 'pesanan'.

Kenapa hal ini terjadi? Apa karena Kajari dan Kajati adalah PNS yang rekrutmennya kurang transparan? Benar memang, Kajagung adalah jabatan non PNS tapi selalu sarat muatan politis. Saya pikir pola rekrutmen antara manusia Kejaksaan dan manusia KPK sudah disetting sedemikan rupa tapi hasilnya tetap lebih berkualitas manusia-manusia KPK? Kenapa?

Apa karena penyaringan manusia KPK melalui tim pansel yang kredibel dan transparan? Berbeda dengan yang hanya hasil penunjukan yang di dalamnya pasti ada 'balas jasa dan balas  dendam’ sekaligus? Atau,  karena KPK masih berada di pusat, sehingga terlalu mahal untuk 'dibeli'? Jika demikian, tak usahlah KPK membikin perwakilan di tingkat provinsi apalagi kabupaten jika kualitas saringan manusianya hanya akan mencoreng kredibilitas KPK selama ini. Tak ada gunanya lembaga mengakar ke bawah jika hanya dibarengi kasus internalnya yang juga melilit sampai ke organ paling rendah. Kejaksaaan, oh, kejaksaan...

(M. Sukran Hamidy, pemerhati sosial. Tinggal di Sumenep)
____________
Gambar: edunews.id