Terbaru

Contributors

loading...

Kesaksian Mahfud MD tentang Gus Dur dalam Kasus Bulog dan Hadiah Sultan Brunei


Paisun, penulis

Gus Dur adalah sosok panutan. Beliau adalah idola, khususnya bagi kaum nahdliyyin. Sampai saat ini, sewindu setelah kewafatan Gus Dur, beliau tetap menjadi pembicaraan semua orang. Pemikirannya, kebijakan dan langkah politiknya selama menjadi Presiden, menjadi peninggalan berharga yang senantiasa dikenang dan layak diteladani oleh bangsa Indonesia.

Di antara hal yang patut ditiru dari Gus Dur selama menjadi Presiden Indonesia adalah sosoknya yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Bahkan, beliau dikenal sebagai penggagas berdirinya cikal bakal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gus Dur juga berani membubarkan Departemen Sosial karena departemen tersebut menjadi sarang koruptor di Indonesia.

Namun demikian, masih ada beberapa orang yang terpengaruh oleh isu-isu murahan bahwa Gus Dur dijatuhkan sebagai presiden karena diduga korupsi kasus Bulog dan dana Sultan Brunei. Bahkan, tentang hal ini pernah muncul dalam soal ujian. Terkait hal ini, Gus Dur sebenarnya sudah menjelaskan bahwa pelengseran dirinya sebagai presiden murni sebagai peristiwa politik. Buktinya, ia tidak pernah dinyatakan bersalah oleh penegak hukum.

Mahfud MD, sebagai menteri di era Gus Dur dalam acara Haul Gus Dur di Demak, Jawa Tengah, juga menegaskan bahwa Gus Dur adalah sosok bersih yang patut ditiru oleh siapapun yang mengidolakannya. Ia memulai ceritanya dengan proses pengangkatan dirinya sebagai menteri. Sebagai warga NU, Mahfud MD pada saat itu mengaku mengenal baik Gus Dur, baik melalui tulisan, posisinya sebagai Ketua PBNU, maupun dari televisi. Namun, ia tidak pernah tahu bahwa Gus Dur juga mengenalnya. Tiba-tiba dia ditelepon oleh ajudan Gus Dur dan diminta datang ke Istana tanpa perantara dan uang sepeser pun. Padahal pada saat itu muncul isu di media massa bahwa untuk menjadi menteri melalui orang (yang mengaku) dekatnya Gus Dur harus menyediakan mahar tiga miliyar rupiah. Nyatanya hal itu hoax belaka.

Kasus Dana Bulog dan Hibah Sultan Brunei

Sebagaimana dijelaskan di atas, Gus Dur dituduh korupsi dana Bulog dan dana hibah Sultan Brunei yang dikenal dengan Buloggate dan Bruneigate. Kedua kasus tersebut tidak pernah diselesai secara hukum, tetapi malah diselesaikan secara politik dengan pelengseran Gus Dur dari kursi presiden.

Mahfud MD menceritakan bahwa Gus Dur tidak terlibat dan tidak tahu-menahu tentang dana Bulog. Menurut Mahfud, suatu saat, wakil ketua Bulog, Sapuan, mau menghadap Gus Dur dan diantar oleh tukang pijat Gus Dur bernama Soewondo. Dalam pertemuan tersebut terjadi pembicaraan tentang kondisi keuangan Negara yang perlu dihemat dan juga kebutuhan dana untuk penyelesaian konflik Aceh. Setelah pertemuan tersebut, ternyata Soewondo tanpa sepengetahuan Gus Dur mendatangi Sapuan untuk mencairkan pinjaman 35 M, yang akan disalurkan ke Aceh. Sapuan kemudian mengeluarkan dana 35 M dari Yayasan Kesejahteraan Karyawan Badan Urusan Logistik (Yanatera Bulog) dan diberikan kepada Soewondo. Di sinilah, DPR kemudian membuat Pansus Bulog dan menyatakan bahwa Gus Dur terlibat dalam kasus Bulog,  hanya berdasarkan foto pertemuan Soewondo, Sapuan dan Gus Dur di Istana serta kenyataan bahwa Soewondo kenal dengan Gus Dur. Padahal, di Pengadilan,   Sapuan mengaku hanya menyerahkan uang ke Suwondo dan Suwondo juga mengatakan tidak menyampaikan ke Gus Dur. Namun, karena kasus ini, Gus Dur oleh DPR tetap dianggap terlibat diberi memorandum 1. 

Sementara dalam kasus Bruneigate, menurut Mahfud, Sultan Brunei memberikan dana zakat keluarga kerajaan Rp 14 M kepada Gus Dur melalui Aryo Wowor. Oleh Gus Dur, uang itu diminta diserahkan kepada Yayasan Aswaja di Aceh, Afdhal Yasin untuk menyelesaikan konflik GAM pada saat itu. Dalam hal ini, DPR memberikan memorandum kedua kepada Gus Dur karena tidak melaporkan dana tersebut kepada Negara. Sementara menurut Mahfud, zakat Sultan Brunei tersebut memang bukan antar kepala negara, tapi sebagai zakat keluarga yang diberikan oleh Sultan Brunei dan oleh Gus Dur dipergunakan untuk menyelesaikan konflik di Aceh. 

Karenanya, berdasarkan kesaksian Mahfud MD tersebut, kasus Buloggate maupun Bruneigate hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh pemain politik kotor saat itu, baik di Istana maupun Senayan, untuk menjatuhkan Gus Dur dari kursi kepresidenan dengan berbagai cara. Kenyatannya, menurut Mahfud, Gus Dur dilengserkan lebih karena kepentingan politik belaka. Bahkan, andaikan Gus Dur mau berkompromi, Gus Dur bisa saja masih mempertahankan jabatannya sebagai presiden. Namun bagi Gus Dur, lebih baik jatuh dari presiden ketimbang harus mengkhianati konstitusi dan didikte oleh kepentingan politik busuk saat itu. Wallahu A’lam.  

(gambar: nu.or.id)