Terbaru

Contributors

Kritik Pemimpin Itu Harus, Nyinyirin Jangan



Uzlifatul Lailymahasiswi Instika Sumenep

Konon katanya kebebasan berpendapat di negeri kita dijamin undang-undang. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya di ruang publik selagi tidak menyinggung SARA. Namun, benarkah hal itu memang sesuai dengan kenyataan?

Cobalah sesekali Anda mengkritik orang besar, Jokowi misalnya sebagai presiden kita. Kritiklah salah satu kebijakannya dalam mengelola pemerintahan. Misalnya tentang pembangunan infrastruktur gila-gilaan, sementara pembangunan manusia kurang begitu diperhatikan. Sampaikanlah dalam surat terbuka dan tulislah di media sosial. Agar viral, bagikan juga di grup yang lingkupnya nasional, atau tag-lah akun-akun  yang dekat dengan presiden. Apa yang akan terjadi? Alih-alih akan mendapatkan apresiasi dan jawaban atas substansi kritik yang disampaikan, Anda justru akan mendapat tanggapan negatif dari para pendukung Jokowi. Serta merta Anda akan mendapatkan komentar negatif: belum move on lah,kaum nyinyir lah, hanya bisa mengkritik atau bahkan aka nada komentar yang menyerang pribadi Anda.  Lihatlah dengan seksama, dari ratusan bahkan ribuan komentar yang Anda dapatkan, seberapa banyak yang menanggapi substansi kritik Anda. Biasanya, jauh lebih sedikit dari pada yang memberikan label negatif kepada Anda.

Hal demikian tidak hanya terjadi  kepada Jokowi. Di ranah lokal juga demikian halnya. Ketika ada orang yang mengkritik pemimpinnya, baik itu gubernur, bupati maupun kepala desa, serta merta akan ada barisan pendukung yang membela sang pemimpin dengan membabi buta. Yang disayangkan, poin jawaban atau pembelaan mereka tidak secara substansial membahas poin kritik, tetapi lebih kepada pembelaan yang membabi buta yang ujung-ujungnya seolah-seolah pemimpin tidak pernah salah dalam mengambil kebijakan. 

Menurut saya, pola semacam ini adalah pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat secara halus. Seolah-olah, pemimpin tidak boleh dikritik dan pemimpin selalu benar dalam mengambil kebijakan. Padahal, kritik terhadap pemimpin publik merupakan suatu hal yang seharusnya dilakukan oleh rakyat. Demikian pun sebaliknya, menerima kritik dari rakyat juga merupakan keharusan, karena seorang pemimpin dipilih oleh rakyat dan harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada rakyat.  Apalagi memang berkaitan dengan kebijakan yang dirasakan langsung manfaat dan mudaratnya oleh rakyat.

Untuk itulah, pembela atau pendukung pemimpin publik tidak berhak untuk membungkam kritik rakyat. Seharusnya, pendukung pemimpin yang sedang berkuasa menyampaikan kritik yang diberikan oleh rakyat agar bisa didengar dan dikaji oleh sang pemimpin. Jangan sampai para pengkritik pemerintah justru diberi label negatif yang mengarah kepada pembunuhan karakter.

Tentu saja dalam hal ini, kritik berbeda dengan nyinyir maupun ujaran kebencian. Substansi kritik kepada pejabat publik adalah kebijakan dan program yang dianggap merugikan rakyat, dan tetap mengapresiasi kebijakan dan program yang dianggap baik  kepada rakyat. Sementara mereka yang nyinyir dan dilandasi kebencian menyampaikan ketaksukaan terhadap semua kebijakan atau program yang dibuat dan bahkan tak jarang disertai dengan menyerang sisi privat kehidupan sang pemimpin, yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat. 
__________________
Gambar: karirpad.com