Terbaru

Contributors

Pembunuhan Kiai Idris dalam Pusaran Konflik Agraria


Paisunpenulis

Puluhan kiai dari Pamekasan, Sampang, Bangkalan dan Surabaya mendatangi Mapolres Sampang Kamis (4/1). Kedatangan para kiai tersebut menuntut penyelesaian kasus pembunuhan Kiai Idris, guru ngaji dari Desa Nagasareh, Banyuwates, Sampang. Mereka juga menuntut agar pelaku segera ditangkap dan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku (www.jawapos.com/radarmadura).

Untuk diketahui, Rabu  (27/12/2017), Kiai Idris dibunuh orang tak dikenal di teras rumahnya sendiri. Adapun kronologinya, Kiai Idris menerima dua orang tamu tak dikenal sekitar pukul 19.00 Wib. Istri dan anaknya memilih masuk dan istirahat di kamarnya. Namun, sekitar pukul 21.00 Wib, keduanya keluar karena mendengar suara cekcok dan jeritan Kiai idris dari luar. Di teras, keduanya menemukan Kiai Idris sudah meninggal dunia dengan tubuh bersimbah darah.

Kiai Idris sebagaimana dilansir kriminologi.id Rabu (3/1), dikenal masyarakat sebagai tokoh yang getol menolak pembangunan Waduk Nipah. Kabar yang berkembang di masyarakat, pembunuhan terhadap Kiai Idris terjadi karena ia menolak menjual tanahnya. Lahan milik Kiai Idris rencananya akan dibeli untuk perluasan tempat rekreasi sekitar Waduk Nipah, Banyuwates, Sampang.

Apabila rumor yang berkembang di masyarakat itu benar, meskipun sempat dibantah oleh polisi bahwa Kiai Idris adalah petani biasa, maka hal ini adalah preseden buruk bagi demokrasi. Cara-cara kriminal dan teror semakin terbuka diterapkan untuk membungkam aktivis maupun rakyat yang terlibat dalam pusaran konflik agraria. Aktivis dan rakyat yang memperjuangkan tanahnya sendiri akhirnya harus menerima nasib tragis seperti Kiai Idris ini.

Pembunuhan Kiai Idris ini menambah daftar kriminalisasi dalam pusaran konflik agraria dan lingkungan di tanah air. Pada tahun 2015 silam, Salim Kancil, dibunuh secara kejam oleh Mat Dasir dan teman-temannya karena menolak penambangan pasir ilegal di Pantai Waru Pecak di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Kiai Nur Aziz, tokoh NU yang juga petani di Kendal Jawa Tengah divonis 8 tahun penjara karena membela petani dalam kasus sengketa agraria. Sementara di Tambang Pitu, Banyuwangi dan di Kulonprogo Yogyakarta, puluhan aktivis juga ditahan karena menolak pertambangan emas Tambang Pitu dan menolak pembangunan Bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA), Yogyakarta.

Penegakan Hukum sebagai Kunci
Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa aktivis dan rakyat di bawah sangat rentan menerima teror dan tindakan kriminal. Padahal, mereka membela tanah milik sendiri. Untuk itu, maka penegakan hukum merupakan kunci agar hal ini tidak terus berlanjut. Polisi sebagai penegak hukum sudah seharusnya mencari dan menghukum para pelaku kriminal yang kian hari semakin berani. Sebab, apabila hal ini dibiarkan maka cara-cara teror semacam ini akan terus dilakukan sebagai upaya untuk membungkam aktivitas perjuangan rakyat dalam pusaran konflik agraria.

Yang tak kalah penting, pemerintah dari tingkat kabupaten hingga pusat diharapkan lebih mementingkan rakyat ketimbang kepada korporasi. Kenyataan yang terjadi selama ini, pemerintah seolah lebih membela kepentingan investor ketimbang rakyat. Hal ini terpampang dengan jelas misalnya dalam kasus pembangunan pabrik semen di Rembang, penambangan emas di Tambang Pitu, Banyuwangi, maupun pembangunan tambak udang di beberapa lokasi di Sumenep.

Untuk  itulah,agar hal ini tidak berulang, sudah selayaknya kita hati-hati dalam memilih pemimpin. Setiap pemimpin yang harus kita pilih adalah mereka yang memiliki komitmen tinggi dan memiliki keberpihakan yang jelas dalam kasus-kasus konflik agraria. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang lebih memihak kepentingan korporasi ketimbang rakyatnya sendiri sebagaimana yang sudah kerapkali terjadi.

Selain itu, para aktivis hendaknya meningkatkan soliditas dan solidaritas satu sama lainnya. Ketika ada kriminalisasi terhadap rakyat kecil maupun aktivis, maka sudah selayaknya dikawal sampai tuntas. Kasus pembunuhan Kiai Idris ini tidak boleh sampai terulang kembali, mengingat konflik agraria di Madura masih terus berlangsung hingga hari ini.
Wallahu A’lam.  

(Gambar: tataruangpertanahan.com)