Terbaru

Contributors

loading...

Pilgub Jatim dan Politik Identitas


Abd. Basit Zumro, Alumni PP. Annuqayah dan Pemerhati Pilkada

Mundurnya Abdullah Azwar Anas dari posisi bakal calon wakil gubernur mendapingi Saifullah Yusuf membuat banyak orang seperti tak percaya.Tetapi  beredarnya surat terbuka Azwar Anas terkait hal itu, publik mulai yakin bahwa keputusan itu benar adanya.

Beredar kabar bahwa mundurnya Azwar Anas memunculkan nama Risma (Tri Rismaharini), Wali Kota Surabaya sebagai pendamping Gus Ipul. Bahkan di media social postingan poster pasangan Saifullah Yusuf-Tri Rismaharini, sempat muncul.

Tapi rupanya Risma seperti berat untuk meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota. "Saya sudah sampaikan mohon ma'af, saya masih ingin di Surabaya, Saya nggak ingin berubah", begitu kata Risma (JP/07/01).

Padahal duet Gus Ipul dan Azwar Anas sejatinya pasangan yang punya power karena ketokohannya yang kuat dan sama-sama populer. Sejumlah prestasi yang dicapai Azwar Anas dalam memimpin Banyuwangi sangat membantu nilai jual pasangan ini. Sehingga pasangan ini bisa dikatakan kekuatannya lebih kepada figurnya bukan karena partainya.

Jika benar selain Azwar Anas juga bukan Risma, kondisi ini akan mengubah peta politik dan sekaligus bisa jadi mengubah mindset pemilih terhadap Cagub dan Cawagub Pilgub Jatim. Akan muncul asumsi bahwa pasangan yang akan diusung PKB dan PDIP ini tidak lagi berbasis ketokohan tapi lebih kepada berwajah partai penguasa.

Di sisi yang lain mundurnya Azwar Anas, dinilai menguntungkan Khofifah-Emil Dardak. Karena pasangan ini bisa lebih fokus bekerja dan bersosialisasi kepada pemilih dalam membangun komunikasi politik. Dan bukan tidak mungkin, selama tidak ada calon alternatif lain, pendukung maupun loyalis Azwar Anas akan beralih dukungan pada pasangan Khofifah- Emil Dardak.

Mewaspadai Politik Identitas
Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarjinalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok (Bagir, 2011: 18).

Berawal dari Pilgub DKI pada Tahun 2017 yang lalu, maka sajian drama isu SARA menjadi komoditas politik yang tak bisa dihindarkan, karena salah satu cagubnya  dinilai telah melakukan penistaan agama yang harus menelan kekalahan dan akhirnya berujung ke penjara.

Kekalahan itu seperti menciptakan luka mendalam antara yang pendukung Ahok dan yang kontra, sehingga memunculkan polarisasi warna politik tersendiri dalam kancah politik nasional yaitu berupa politik identitas yang saat ini seperti menyebar pengaruhnya dalam skala lebih luas. Dan fenomena ini ternyata melahirkan ekses klasifikasi partai politik yaitu berupa identifikasi partai yang pro Ahok dan yang kontra.

Pengaruh politik identitas di Jatim mungkin tidak akan sebesar yang terjadi di Pilgub DKI, tapi polarisasi pemilih semacam ini jangan dianggap remeh apalagi diabaikan, harus ada antisipasi dan sikap waspada dari calon, utamanya dari parpol yang sudah kadung distigma sebagai pendukung penista agama. Mereka harus lebih ekstra menyakinkan lagi dalam mengembalikan kepercayaan pemilih.

Sejauh ini kedua cagub Jatim yang sudah ada, Gus Ipul dan Khofifah belum bisa dikatakan steril dari partai yang oleh sebagian orang/kelompok dianggap sebagai partai pendukung penista agama dan tidak simpatik pada umat Islam secara umum.

Sehinggan dalam tahap selanjutnya, politik identitas yang saat ini berkembang seperti memunculkan sebuah istilah dan jargon baru yaitu ABMP,  Asal Bukan Moncong Putih.

Penggunaan politik identitas dan isu partai pendukung penista agama untuk meraih kemenangan bisa saja menular ke Pilgub Jatim, walaupun wajah dan polanya tidak akan sama dengan yang di DKI.

Karena disadari atau tidak, bahwa tidak sedikit orang/kelompok yang masih wait and see perkembangan serta dinamika partai yang selama ini dinilai lebih simpatik terhadap perjuangan umat Islam.

Sementara pemilih Jatim yang mayoritas Nahdliyyin juga tidak bisa digaransi bahwa mereka akan lebih memilih karena berdasar ormas tertentu, tapi bisa jadi pilihan itu di dasarkan pada partai pengusung yang dianggap lebih mewakili suara umat Islam dan simpatik terhadap perjuangan umat Islam.
Wallahu A'lam.

(Gambar: detik.com)