Terbaru

Contributors

BLT dan Analogi Perintah Salat

Kalau rakaat salat dikurangin: makin enak ummat-nya. Kalau bantuan dikurangi: makin melarat rakyatnya


Oleh: Abdul Warits*

Hari ini, beberapa kalangan  sedang mengawal Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa. Hal ini dilakukan agar beberapa bantuan tersebut tepat sasaran kepada masyarakat yang memang kurang mampu.

Mereka yang mengawal tentu trauma dengan masa lalu KKN (korupsi, kolusi dan Nepotisme) yang selalu menjadi dosa sejarah yang tidak kunjung usai diselesaikan. Saya sangat mengapresiasi mereka yang mengawal terhadap bantuan tersebut.

Di satu sisi, bantuan di tengah  wabah memang menjadi kewajiban kemanusiaan. Di sisi lain, saya khawatir saja, (semoga saja tidak terjadi!) mereka yang mengawal bantuan benar-benar murni, mempunyai niat tulus,  untuk kaum tertindas, ikhlas mengawal kebijakan, profesional dan proporsional. Semoga tidak  hanya menjadi LSM yang seringkali pragmatis dalam gerakannya atau semoga tidak menjadi LSM “Lamun Semak Melo”(kalau dekat dapat), sebagaimana guyonan orang-orang  Madura.  Meski tidak bisa dipungkiri, KKN  telah menjamur di tengah masyarakat yang sarat kepentingan.

Sebagai warga pedesaan, banyak sekali saya temukan perdebatan tentang klasifikasi miskin dalam masyarakat. Sehingga protes terkadang berseliweran, entah mereka yang merasakan sendiri atau mereka yang sedang mengawal Bantuan langsung tunai (BLT) di tengah wabah ini. Beruntunglah jika ada yang mengawal bantuan tersebut. Sebab, bantuan ini memang harus diserahkan semua kepada yang bersangkutan.

Pertanyaannya, bantuan dari pemerintah pusat itu semoga saja tidak bernasib seperti perintah salat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari yang asalnya lima puluh menjadi lima rakaat. Yang jelas, perintah ini dengan beberapa pertimbangan untuk meringankan umat Nabi Muhammad  hari ini. Meski, lima waktu itu masih saja banyak yang terkadang dikorupsi. Sungguh terlalu.

Semoga tidak terjadi analogi ini, meski sudah jelas ditentukan bahwa bantuan langsung tunai berjumlah 600 ribu. Dari pemerintah pusat hingga ke tingkat daerah semoga tetap utuh dan tepat sasaran, proporsional kepada masyarakat proletar.

Jika uang Rp. 600 ribu, itu masih berkurang, apa bedanya dengan mereka yang tidak mengerjakan salat? Mereka sudah diringankan masih saja korupsi. BLT sudah ditentukan jumlahnya masih saja dikorupsi. Sekali  lagi, jangan ! Biar tidak disangka korupsi sejak dalam pikiran.

Kalau bantuan langsung tunai masih saja dikorupsi, malulah sama namanya sebagai "bantuan langsung tunai". Ini masih persoalan kolusi dan korupsi. Belum lagi, persoalan nepotisme di kalangan pedesaan. Pertanyaannya, kenapa orang desa sering rebutan ketika ada bantuan?

Pertama, virus materialisme, kapitalisme, pragmatisme, dan hedonisme menjadi paradigma masyarakat kekinian. Belum lagi persoalan tentang pesta demokrasi yang serba politik uang.

Kedua, kemandirian ekonomi masyarakat Indonesia masih perlu dipertanyakan hingga hari ini. Kenapa Indonesia sebagai surga dunia masih belum sejahtera, meski rempah-rempah  dan aneka macam tumbuhan tumbuh di negeri kita.

Ketiga, masyarakat dimanjakan dengan bantuan yang kurang kreatif dan "manja" kecuali barangkali BLT ini karena kita semua sedang dilanda wabah. Bisa jadi karena pemerintah kurang peka dalam memberikan bantuan dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Mengawal praktik nepotisme di pedesaan perlu digerakkan karena desa menjadi sentra berkembangnya segala potensi bangsa.


*Mahasiswa Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar